Kaesang bukan pejabat negara, KPU: Dia tidak wajib lapor gratifikasi


 

Kaesang bukan pejabat negara, KPU: Dia tidak wajib lapor gratifikasi

 

 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa Ketua Umum Partai PSI, Kaesang Pangarep tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.

 

Ia mengatakan, seseorang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi hanya ditujukan bagi penyelenggara negara, seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Jika mereka menerimanya, maka ada kewajiban untuk melaporkannya ke KPK. Nantinya, Komisi Antirasuah itu akan memeriksa dan menentukan apakah penerimaan gratifikasi tersebut dirampas atau dikembalikan kembali kepada penerimanya.

 

"Yang Anda tanyakan tadi yang bersangkutan (Kaesang) bukan penyelenggara negara, sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk melaporkan," kata Ghufron.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'

Gambar
  Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'     Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi telah menetapkan nama Bandara IKN yakni Nusantara Airport. Budi mengatakan Nusantara Airport akan mulai berfungsi pada 1 Agustus 2024.   "Jadi kalau lapangan terbang kita akan siapkan tanggal 1 Agustus sudah berfungsi, Bandara Nusantara. Kemarin Pak Presiden sudah menetapkan namanya Nusantara Airport," kata Budi.   Budi mengatakan pihaknya juga akan menyediakan fasilitas kereta api tanpa rel. Nantinya, kereta api tanpa rel itu akan mengelilingi IKN sepanjang 7 kilometer.   "Lalu saya diminta mengoordinasikan penggunaan mobil-mobil IVY, baik yang komersial maupun yang individu, kami sudah menghubungi beberapa pihak," ujarnya.   Kemudian, kata Budi, pihaknya juga akan memberikan wisata kepada masyarakat. Budi menuturkan pemerintah akan melibatkan pihak-pihak swasta di Teluk Balikpapan.   Bagaimana menurut kamu...
Baca selengkapnya

Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN

Gambar
  Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN     Perusahaan milik Jusuf Kalla, yakni Kalla Group turut andil dalam pembangunan IKN Nusantara. Bentuk dukungan Kalla Group memenuhi kebutuhan proyek IKN melalui suplai bahan baku material.   "Kalla Group memberikan dukungan ke IKN lewat material. Itu karena rata-rata di Kalimantan Timur khususnya IKN itu materialnya dari Sulawesi. Seperti dari Makassar, Palu, untuk mendukung pembangunan di sana (IKN)," kata Direktur Kalla Construction, Kamaluddin.   Kamaluddin menjelaskan bahan baku material yang dimaksud, yakni aspal, beton, bata ringan, hingga aspal campuran. Material tersebut disuplai ke IKN melalui beberapa unit usaha Kalla Group.   "Itu disalurkan ke IKN melalui PT Bumi Sarana Utama pemasok aspal yang dikenal dengan Kalla aspal. Lalu, PT Bumi Sarana Beton yang dikenal dengan Kalla beton. Kemudian, ada perusahaan konstruksi sendiri yang bergerak di bidang supplier aspal campuran itu PT Bumi Ka...
Baca selengkapnya

PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI

Gambar
  PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI     Ketua MPR RI mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Kementan dalam mengatasi berbagai masalah terkait ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan memberikan penambahan bantuan alokasi subsidi pupuk untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun.   Pupuk, menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi saat ini. Karena itu, dia menilai kebijakan Kementan menambahkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk bagi para petani   sudah tepat.   Terima kasih pemerintah karena telah memperhatikan Petani. Semoga produktivitas petani semakin meningkat.
Baca selengkapnya