BERIKUT PENJELASAN KEMENTERIAN KELAUTAN SOAL KEBIJAKAN PP NO 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT


 

BERIKUT PENJELASAN KEMENTERIAN KELAUTAN SOAL KEBIJAKAN PP NO 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

 

 

Pemerintah Indonesia akhirnya resmi membuka keran ekspor pasir laut. Menyusul diterbitkannya 2 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru terkait ekspor. Hal itu sebagai tindak lanjut Kementerian Perdagangan atas Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

Berikut penjelasan Kementerian Kelautan soal kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang. Staf Khusus. Doni Ismanto menegaskan kebijakan saat ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya.

 

Meski demikian, pemerintah belum bisa memastikan kapan aturan ini efektif bakal berlaku. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono juga belum bisa memastikan apakah regulasi ini bakal berlaku di era presiden Joko Widodo atau Presiden terpilih Prabowo Subianto.

 

"Ngga tau, ngga tau. Prinsipnya kita pasti turun ke lapangan ketika kita start mulai. Kita tunggu wacana juga, tapi di lapangan kita udah siap semuanya. Siapnya apa? Kita udah siap semua, jangan sampai wacana ini baru diwacanakan mau di-start, orang udah start duluan," kaya Ipung.

 

Doni menegaskan tujuan kebijakan saat ini menjaga ekologi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'

Gambar
  Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'     Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi telah menetapkan nama Bandara IKN yakni Nusantara Airport. Budi mengatakan Nusantara Airport akan mulai berfungsi pada 1 Agustus 2024.   "Jadi kalau lapangan terbang kita akan siapkan tanggal 1 Agustus sudah berfungsi, Bandara Nusantara. Kemarin Pak Presiden sudah menetapkan namanya Nusantara Airport," kata Budi.   Budi mengatakan pihaknya juga akan menyediakan fasilitas kereta api tanpa rel. Nantinya, kereta api tanpa rel itu akan mengelilingi IKN sepanjang 7 kilometer.   "Lalu saya diminta mengoordinasikan penggunaan mobil-mobil IVY, baik yang komersial maupun yang individu, kami sudah menghubungi beberapa pihak," ujarnya.   Kemudian, kata Budi, pihaknya juga akan memberikan wisata kepada masyarakat. Budi menuturkan pemerintah akan melibatkan pihak-pihak swasta di Teluk Balikpapan.   Bagaimana menurut kamu...
Baca selengkapnya

Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN

Gambar
  Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN     Perusahaan milik Jusuf Kalla, yakni Kalla Group turut andil dalam pembangunan IKN Nusantara. Bentuk dukungan Kalla Group memenuhi kebutuhan proyek IKN melalui suplai bahan baku material.   "Kalla Group memberikan dukungan ke IKN lewat material. Itu karena rata-rata di Kalimantan Timur khususnya IKN itu materialnya dari Sulawesi. Seperti dari Makassar, Palu, untuk mendukung pembangunan di sana (IKN)," kata Direktur Kalla Construction, Kamaluddin.   Kamaluddin menjelaskan bahan baku material yang dimaksud, yakni aspal, beton, bata ringan, hingga aspal campuran. Material tersebut disuplai ke IKN melalui beberapa unit usaha Kalla Group.   "Itu disalurkan ke IKN melalui PT Bumi Sarana Utama pemasok aspal yang dikenal dengan Kalla aspal. Lalu, PT Bumi Sarana Beton yang dikenal dengan Kalla beton. Kemudian, ada perusahaan konstruksi sendiri yang bergerak di bidang supplier aspal campuran itu PT Bumi Ka...
Baca selengkapnya

PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI

Gambar
  PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI     Ketua MPR RI mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Kementan dalam mengatasi berbagai masalah terkait ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan memberikan penambahan bantuan alokasi subsidi pupuk untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun.   Pupuk, menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi saat ini. Karena itu, dia menilai kebijakan Kementan menambahkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk bagi para petani   sudah tepat.   Terima kasih pemerintah karena telah memperhatikan Petani. Semoga produktivitas petani semakin meningkat.
Baca selengkapnya