Revisi PKPU 8/2024 Kembalikan Muruah DPR atas RUU Pilkada


 

Revisi PKPU 8/2024 Kembalikan Muruah DPR atas RUU Pilkada

 

 

Persetujuan rancangan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 telah mengembalikan muruah DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya bergulir di parlemen.

 

Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 itu mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia minimum pencalonan.

 

"Dengan disetujuinya revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dengan mengambil secara utuh Putusan MK Nomor 60 maupun Putusan MK Nomor 70 dan dimasukkan Pasal 11 dan Pasal 15 maka Komisi II telah mengembalikan muruah DPR RI terhadap adanya proses revisi UU Pilkada oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR yang disorot masyarakat. Ini merupakan bentuk komitmen Komisi II DPR RI terhadap apa yang sedang berkembang," kata Guspardi, Anggota Komisi II DPR RI.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'

Gambar
  Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'     Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi telah menetapkan nama Bandara IKN yakni Nusantara Airport. Budi mengatakan Nusantara Airport akan mulai berfungsi pada 1 Agustus 2024.   "Jadi kalau lapangan terbang kita akan siapkan tanggal 1 Agustus sudah berfungsi, Bandara Nusantara. Kemarin Pak Presiden sudah menetapkan namanya Nusantara Airport," kata Budi.   Budi mengatakan pihaknya juga akan menyediakan fasilitas kereta api tanpa rel. Nantinya, kereta api tanpa rel itu akan mengelilingi IKN sepanjang 7 kilometer.   "Lalu saya diminta mengoordinasikan penggunaan mobil-mobil IVY, baik yang komersial maupun yang individu, kami sudah menghubungi beberapa pihak," ujarnya.   Kemudian, kata Budi, pihaknya juga akan memberikan wisata kepada masyarakat. Budi menuturkan pemerintah akan melibatkan pihak-pihak swasta di Teluk Balikpapan.   Bagaimana menurut kamu...
Baca selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Penggunaan Bahan Bangunan Ramah Lingkungan di Proyek IKN

Gambar
  Pemerintah Optimalkan Penggunaan Bahan Bangunan Ramah Lingkungan di Proyek IKN     Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mayoritas akan dipenuhi area hijau, di mana pembangunannya pun dioptimalkan menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan.   Satu di antaranya menggunakan semen ramah lingkungan di berbagai proyek infrastruktur IKN.   Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pembangunan IKN merupakan kerja besar pemerintah untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang harus diselesaikan.   Sebagai pembina jasa konstruksi, Kementerian PUPR berkewajiban untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip konstruksi keberlanjutan, melalui rantai pasok hijau yang utamanya menggunakan produk-produk lokal, produk-produk unggulan, dan produk-produk ramah lingkungan.   "Untuk optimalisasi penggunaan semen ramah lingkungan (Non-OPC), kami tidak mungkin bekerja sendirian, perlu...
Baca selengkapnya

GANDENG INFLUENCER, KEMENKOMINFO SOSIALISASIKAN PERKEMBANGAN IKN DI MANADO

Gambar
  GANDENG INFLUENCER, KEMENKOMINFO SOSIALISASIKAN PERKEMBANGAN IKN DI MANADO     Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus mensosialisasikan kemajuan-kemajuan IKN. Kali ini, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim menyelenggarakan temu Influencer dengan tajuk 'Sudah Sejauh Mana Pembangunan IKN?'.   Direktur Informasi, Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Septriana Tangkary mengatakan rencana IKN upaya proses percepatan pembangunan. Serta pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Indonesia Timur.   ”Penetapan IKN diharapkan dapat menjadi katalis untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan Wilayah Indonesia Timur secara umum,” ujar Septriana.   Ia menambahkan dalam membangun smart city, Kota Manado mungkin bisa menjadi salah satu role model. Nantinya, IKN akan memanfaatkan teknologi digital dalam upaya mengembangkan kota, terutama dalam pelayanan publik dan pemerintahan...
Baca selengkapnya