Lahan Terdampak Pembangunan IKN Ditangani Tim Terpadu, Terbukti Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Rakyat!

 

Lahan Terdampak Pembangunan IKN Ditangani Tim Terpadu, Terbukti Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Rakyat!

 

 

Lahan terdampak pembangunan IKN ditangani tim terpadu.

 

Pembebasan lahan, menurutnya, tidak lagi mengacu pada regulasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) karena ada hak-hak warga yang tidak terfasilitasi dalam PDSK. Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.

 

Hak-hak warga yang termasuk dijamin dalam peraturan presiden itu berupa tanah, bangunan dan tanam tumbuh. Semua hak warga itu terakomodir untuk diberikan penggantian kerugian.

 

Alimuddin mengatakan pemerintah pusat juga membentuk tim terpadu penyelesaian pembebasan lahan warga terdampak pembangunan Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.