DALAMI TEMUAN KPK SOAL KLAIM FIKTIF BPJS, KEMENKES BERIKAN ULTIMATUM SANKSI BAGI PELAKU


 

DALAMI TEMUAN KPK SOAL KLAIM FIKTIF BPJS, KEMENKES BERIKAN ULTIMATUM SANKSI BAGI PELAKU

 

 

Kemenkes akan sanksi pelaku klaim fiktif BPJS yang rugikan negara Rp34 Miliar.

 

KPK menemukan adanya penipuan klaim BPJS di tiga rumah sakit di Sumatra Utara dan Jawa Tengah dengan nominal mencapai 34 miliar rupiah. Kementerian Kesehatan pun mengatakan akan memberi sanksi kepada rumah sakit dan dokter yang terbukti terlibat dalam penipuan tersebut.

 

Kepala Biro Komunikasi Dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan sanksi bagi personal yang terbukti terlibat adalah pemberhentian Pengumpulan Satuan Kredit Profesi (SKP) hingga pencabutan izin praktik. Sementara untuk rumah sakit, Kemenkes menyatakan bisa mencabut izin lembaga tersebut.

 

Individu yang melakukan kelebihan klaim harus mengembalikannys ke BPJS Kesehatan atau dikembalikan ke Kementerian Keuangan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'

Gambar
  Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'     Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi telah menetapkan nama Bandara IKN yakni Nusantara Airport. Budi mengatakan Nusantara Airport akan mulai berfungsi pada 1 Agustus 2024.   "Jadi kalau lapangan terbang kita akan siapkan tanggal 1 Agustus sudah berfungsi, Bandara Nusantara. Kemarin Pak Presiden sudah menetapkan namanya Nusantara Airport," kata Budi.   Budi mengatakan pihaknya juga akan menyediakan fasilitas kereta api tanpa rel. Nantinya, kereta api tanpa rel itu akan mengelilingi IKN sepanjang 7 kilometer.   "Lalu saya diminta mengoordinasikan penggunaan mobil-mobil IVY, baik yang komersial maupun yang individu, kami sudah menghubungi beberapa pihak," ujarnya.   Kemudian, kata Budi, pihaknya juga akan memberikan wisata kepada masyarakat. Budi menuturkan pemerintah akan melibatkan pihak-pihak swasta di Teluk Balikpapan.   Bagaimana menurut kamu...
Baca selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Penggunaan Bahan Bangunan Ramah Lingkungan di Proyek IKN

Gambar
  Pemerintah Optimalkan Penggunaan Bahan Bangunan Ramah Lingkungan di Proyek IKN     Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mayoritas akan dipenuhi area hijau, di mana pembangunannya pun dioptimalkan menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan.   Satu di antaranya menggunakan semen ramah lingkungan di berbagai proyek infrastruktur IKN.   Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pembangunan IKN merupakan kerja besar pemerintah untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang harus diselesaikan.   Sebagai pembina jasa konstruksi, Kementerian PUPR berkewajiban untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip konstruksi keberlanjutan, melalui rantai pasok hijau yang utamanya menggunakan produk-produk lokal, produk-produk unggulan, dan produk-produk ramah lingkungan.   "Untuk optimalisasi penggunaan semen ramah lingkungan (Non-OPC), kami tidak mungkin bekerja sendirian, perlu...
Baca selengkapnya

GANDENG INFLUENCER, KEMENKOMINFO SOSIALISASIKAN PERKEMBANGAN IKN DI MANADO

Gambar
  GANDENG INFLUENCER, KEMENKOMINFO SOSIALISASIKAN PERKEMBANGAN IKN DI MANADO     Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus mensosialisasikan kemajuan-kemajuan IKN. Kali ini, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim menyelenggarakan temu Influencer dengan tajuk 'Sudah Sejauh Mana Pembangunan IKN?'.   Direktur Informasi, Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Septriana Tangkary mengatakan rencana IKN upaya proses percepatan pembangunan. Serta pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Indonesia Timur.   ”Penetapan IKN diharapkan dapat menjadi katalis untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan Wilayah Indonesia Timur secara umum,” ujar Septriana.   Ia menambahkan dalam membangun smart city, Kota Manado mungkin bisa menjadi salah satu role model. Nantinya, IKN akan memanfaatkan teknologi digital dalam upaya mengembangkan kota, terutama dalam pelayanan publik dan pemerintahan...
Baca selengkapnya