Rektor Universitas Hasanuddin paparkan pengembangan poros maritim dukung IKN

 

Rektor Universitas Hasanuddin paparkan pengembangan poros maritim dukung IKN

 

 

Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Jamaluddin Jompa MSc memaparkan pengembangan poros maritim dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam Polri 2024 di Makassar, Kamis.

 

Dalam paparannya, Prof Jamaluddin Jompa (JJ) menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh sektor maritim Indonesia, termasuk kekayaan sumber daya laut, potensi ekonomi, serta keanekaragaman hayati laut yang menjadikan Indonesia sebagai pusat biodiversitas maritim dunia.

 

Ia menjelaskan Indonesia memiliki berbagai potensi ekonomi dari sektor maritim yang signifikan, termasuk potensi pendapatan dari perikanan senilai Rp320 triliun per tahun, minyak bumi Rp210 triliun per tahun, transportasi laut Rp200 triliun per tahun, serta wisata bahari yang berpotensi menghasilkan Rp20 triliun per tahun.

 

Namun, kata dia, untuk mewujudkan potensi ini, Indonesia harus mengatasi berbagai tantangan seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, orientasi ekspor bahan mentah, dan lemahnya infrastruktur dasar.

 

Ia mengatakan pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan maritim, pembangunan infrastruktur maritim yang meliputi pelabuhan dan teknologi, serta perlindungan lingkungan laut.

 

"Untuk mendukung pengembangan IKN, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah, dan sektor swasta." jelas Prof JJ.

 

Lebih Lanjut, dia menuturkan bahwa Unhas sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik dan terbesar di Indonesia, dan juga sekaligus yang terbesar dan terbaik di Indonesia Timur yang secara geografis paling dekat dengan wilayah pengembangan IKN sehingga mempunyai tanggung jawab besar dalam mengawal pembangunan IKN.

 

Selain itu, Unhas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan IKN. Melalui Tim Pokja IKN, Unhas berkomitmen untuk memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan dalam berbagai bidang terkait pembangunan IKN.

 

"Sehingga diharapkan dari kegiatan ini akan terjadi transfer pengetahuan yang dapat menghasilkan kebijakan yang tepat untuk pembangunan IKN baru Indonesia," jelas dia.