Pemerintah Pastikan Percepatan Pembangunan IKN Tak Merugikan Rakyat

 

Pemerintah Pastikan Percepatan Pembangunan IKN Tak Merugikan Rakyat

 

 

Pemerintah pusat sedang mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun dalam perjalanannya, masih terdapat sekitar 2.000 hektare tanah yang pembebasannya terkendala karena dimiliki masyarakat.

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui area pembangunan IKN masih ada lahan yang dimiliki masyarakat setempat.

 

“Memang kita ingin lebih dipercepat lagi, tetapi sesuai dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo sendiri, jangan sampai percepatan pembangunan infrastruktur yang memang sedang kita kejar terus, itu kemudian merugikan masyarakat,” ujar AHY saat mengikuti pengukuran batas lahan di Tapos, Depok, Kamis (6/6/2024).

 

AHY menjelaskan, masyarakat dapat diberikan penjelasan dan mekanisme tentang penyelesaian IKN. Otorita IKN sedang melakukan berbagai langkah sehingga masyarakat tidak dirugikan.

 

“Masyarakat bisa mendapatkan dampak sosial kemasyarakat semacam ganti rugi,” jelas AHY.