MENHUB IMBAU PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK DI MASING-MASING KEMENTERIAN UNTUK DI IKN

 

MENHUB IMBAU PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK DI MASING-MASING KEMENTERIAN UNTUK DI IKN

 

 

Budi Karya Sumadi mengimbau kementerian untuk melakukan pengadaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di masing-masing kementerian dalam rangka penugasan di IKN.

 

"Saya sudah menyampaikan kepada kementerian untuk melakukan pengadaan kendaraan listrik untuk masing-masing kementerian," ujar Budi Karya Sumadi di Semarang, Jawa Tengah, Minggu.

 

Pengadaan kendaraan listrik tersebut berkaitan dengan penggunaan kendaraan di IKN yang harus menggunakan EV.

 

"Tentunya menteri, pejabat eselon I atau II yang bertugas di sana memiliki kendaraan yang di IKN harus menggunakan EV," kata Menhub.

 

Lampiran UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara mengenai Rencana Induk IKN menyatakan bahwa memprioritaskan transportasi umum dan mobilitas rendah emisi guna menciptakan tempat yang berkelanjutan dan menyediakan sistem transportasi yang adil bagi masyarakat.

 

Prinsip utama dari lapisan strategi mobilitas Kota yang Berkelanjutan dan Mudah diakses meliputi penyediaan angkutan massal berkualitas tinggi sebagai tulang punggung semua layanan mobilitas.

 

Kemudian penyediaan hierarki dan opsi moda transportasi umum secara terintegrasi, mulai dari koridor strategis hingga koneksi jarak jauh, yang dapat diakses secara merata oleh semua penduduk.

 

Target sebesar 80 persen dari semua perjalanan dilakukan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif di seluruh kawasan IKN, bahkan hingga 90 persen untuk simpul-simpul kepadatan tertinggi.

 

Target bagi semua warga IKN berada dalam radius 10 menit dari transportasi umum, penekanan prinsip tanpa emisi untuk transportasi umum dan kendaraan pribadi.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'

Gambar
  Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'     Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi telah menetapkan nama Bandara IKN yakni Nusantara Airport. Budi mengatakan Nusantara Airport akan mulai berfungsi pada 1 Agustus 2024.   "Jadi kalau lapangan terbang kita akan siapkan tanggal 1 Agustus sudah berfungsi, Bandara Nusantara. Kemarin Pak Presiden sudah menetapkan namanya Nusantara Airport," kata Budi.   Budi mengatakan pihaknya juga akan menyediakan fasilitas kereta api tanpa rel. Nantinya, kereta api tanpa rel itu akan mengelilingi IKN sepanjang 7 kilometer.   "Lalu saya diminta mengoordinasikan penggunaan mobil-mobil IVY, baik yang komersial maupun yang individu, kami sudah menghubungi beberapa pihak," ujarnya.   Kemudian, kata Budi, pihaknya juga akan memberikan wisata kepada masyarakat. Budi menuturkan pemerintah akan melibatkan pihak-pihak swasta di Teluk Balikpapan.   Bagaimana menurut kamu...
Baca selengkapnya

Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN

Gambar
  Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN     Perusahaan milik Jusuf Kalla, yakni Kalla Group turut andil dalam pembangunan IKN Nusantara. Bentuk dukungan Kalla Group memenuhi kebutuhan proyek IKN melalui suplai bahan baku material.   "Kalla Group memberikan dukungan ke IKN lewat material. Itu karena rata-rata di Kalimantan Timur khususnya IKN itu materialnya dari Sulawesi. Seperti dari Makassar, Palu, untuk mendukung pembangunan di sana (IKN)," kata Direktur Kalla Construction, Kamaluddin.   Kamaluddin menjelaskan bahan baku material yang dimaksud, yakni aspal, beton, bata ringan, hingga aspal campuran. Material tersebut disuplai ke IKN melalui beberapa unit usaha Kalla Group.   "Itu disalurkan ke IKN melalui PT Bumi Sarana Utama pemasok aspal yang dikenal dengan Kalla aspal. Lalu, PT Bumi Sarana Beton yang dikenal dengan Kalla beton. Kemudian, ada perusahaan konstruksi sendiri yang bergerak di bidang supplier aspal campuran itu PT Bumi Ka...
Baca selengkapnya

PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI

Gambar
  PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI     Ketua MPR RI mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Kementan dalam mengatasi berbagai masalah terkait ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan memberikan penambahan bantuan alokasi subsidi pupuk untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun.   Pupuk, menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi saat ini. Karena itu, dia menilai kebijakan Kementan menambahkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk bagi para petani   sudah tepat.   Terima kasih pemerintah karena telah memperhatikan Petani. Semoga produktivitas petani semakin meningkat.
Baca selengkapnya