BSSN MASIH MENDALAMI MODUS PEMBOBOLAN SERVER PDN, DIDUGA BERKAITAN PEMBERANTASAN JUDI ONLINE?

 

BSSN MASIH MENDALAMI MODUS PEMBOBOLAN SERVER PDN, DIDUGA BERKAITAN PEMBERANTASAN JUDI ONLINE?

 

 

Sejumlah anggota Komisi I DPR RI mempertanyakan apakah peretasan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ada keterkaitan dengan pembentukan satuan tugas judi online. Hal tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas pada rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

 

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, misalnya. Ia menduga pelaku peretasan siber tersebut merupakan bandar atau pemain judi online yang merasa terganggu karena adanya pembentukan satuan tugas judi online dari pemerintah.

 

Mukhlis mempertanyakan keterlibatan mereka sehingga mengganggu sistem IT dari Kominfo. "Jangan-jangan ini karena adanya Satgas, inilah mungkin yang menyebabkan kasus ini, sehingga mungkin bandar-bandar judi atau pemain-pemain judi online ini akan mengalihkan dana-dana mereka," kata Mukhlis.

 

Senada dengan Mukhlis, Anggota Komisi I DPR dari fraksi Golkar, Lodewijk F Paulus mengatakan serangan ini bisa saja terjadi saat pemerintah sibuk memberantas judi online. “Apakah ini ada indikasi karena Menkominfo ramai memberantas judi online tahu-tahu keluar barang ini," ujarnya.

 

Merespons dugaan tersebut, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan saat ini lembaganya belum mendapat kesimpulan apakah ada hubungan insiden peretasan dengan upaya pemerintah memberantas judi online.

 

“Sampai saat ini karena kita fokus forensiknya dan melihat data-data, kita belum bisa menyimpulkan,” kata Hinsa saat rapat kerja bersama Komisi I DPR dan Kominfo, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.

 

Hinsa mengatakan dugaan itu bisa saja terjadi. "Walaupun mungkin secara pemikiran kita, karena kebetulan ini (kasus) Kominfo. Sampai saat ini kita belum ada suatu indikasi apakah ada kaitannya," ujarnya.

 

Hinsa mengatakan tugas BSSN saat ini membantu Kominfo. Namun, ia juga harus membuat laporan ke Presiden Joko Widodo tentang faktor-faktor yang menyebabkan kejadian peretasan bisa terjadi. “Tentu dari sisi keamanan yang tidak sesuai dengan standar,” kata dia.