Menkopolhukam Himbau netralitas TNI-Polri dan ASN pada Pilkada Serentak 2024 Mendatang

 

Menkopolhukam Himbau netralitas TNI-Polri dan ASN pada Pilkada Serentak 2024 Mendatang

 

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan seluruh ASN, TNI, dan Polri, harus bersikap netral pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

 

Hal ini disampaikan Hadi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk wilayah Papua, di Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024).

 

"Saya kembali mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) harus bersifat netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," kata Hadi dikutip dari siaran persnya.

 

Menurut Hadi, sikap dan perilaku netral perlu ditunjukkan oleh ASN, TNI, dan Polri. Sehingga tidak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada yang dapat memengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil pemilu.

 

"Tentunya, kualitas demokrasi akan terganggu apabila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil Pemilu, pemerintah, maupun kepada penyelenggara pemilu," ujar dia.

 

Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024, akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 545 daerah. Pilkada provinsi akan digelar di 37 lrovinsi, termasuk Papua.

 

Penyelenggaraan Pilkada di wilayah Papua akan dilaksanakan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

 

"Maka dari itu, diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024," tegas Hadi.

 

Mantan Panglima TNI ini berharap, setiap tahapan Pilkada akan berjalan dengan lancar dan aman. Oleh karena itu, ia menyebut, sinergitas seluruh komponen bangsa dan negara dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan adalah hal yang sangat penting. Karena ketika ada masalah dalam stabilitas polhukam tentunya akan memengaruhi tahapan Pilkada 2024.

 

"Sebagai contoh, jika terjadi gangguan keamanan di salah satu daerah maka akan timbul situasi yang tidak kondusif, bahkan dapat mengancam Penyelenggara Pilkada, sehingga penyelenggaraan Pilkada tidak dapat berjalan dengan baik bahkan bisa tertunda," jelas dia.