PUPR Gunakan Aplikasi RUTENA INA RISK Tangani Bencana Gempa di Pulau Bawean

 

PUPR Gunakan Aplikasi RUTENA INA RISK Tangani Bencana Gempa di Pulau Bawean

 

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggunakan aplikasi RUTENA INA RISK, untuk mengidentifikasi serta pendataan kerusakan rumah masyarakat dalam upaya mempercepat penanganan hunian pascabencana gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Bawean.

 

Dalam penerapannya, PUPR akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan beberapa pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk identifikasi kerusakan pascabencana.

 

"Kami (Kementerian PUPR-red) akan segera melaksanakan koordinasi dengan sejumlah pihak agar penanganan pasca bencana gempa di Pulau Bawean. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendata kerusakan rumah yang ada dilanjutkan verifikasi melalui aplikasi RUTENA INA RISK. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yg dikembangkan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR dan telah digunakan oleh BNPB untuk identifikasi kerusakan pasca bencana," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Sabtu (6/4/2024).

 

Berdasarkan data yang ada, pada hari Jumat, 22 Maret 2024 terjadi gempa bumi di Kepulauan Bawean, Kabupaten Gresik. Gempa pertama terjadi pukul 11.44 WIB dengan kekuatan 6.0 Skala Richter (SR), gempa kedua pukul 12.20 WIB dengan kekuatan 5.7 skala richter dan ketiga terjadi pukul 15.52 dengan kekuatan 6.5 skala richter.

 

Dari hasil pendataan sementara yang dilakukan pemerintah daerah setempat per tanggal 26 Maret 2024 lalu tercatat sekitar 6.460 unit rumah mengalami kerusakan. Adapun rinciannya adalah sebanyak 6.164 rumah mengalami rusak ringan, 229 rumah rusak sedang dan 67 rumah rusak berat.

 

Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Bupati Gresik Fandi Akhmad Fani serta sejumlah jajaran Forkopimda di Pendopo Pemkab Gresik dan beberapa perguruan tinggi dalam pendampingan perbaikan rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi sekaligus diskusi terkait proses pendataan dan pembangunan masyarakat yang terdampak gempa di Pulau Bawean.

 

Dirjen PUPR Iwan itu menyatakan bahwa dalam penanganan bencana di Kepulauan Bawean dapat mencontoh penanganan bencana di Gunung Semeru yang mana pemerintah daerah setempat perlu berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan dan perguruan tinggi guna pendampingan pembangunan rumah yang mengalami kerusakan baik rusak ringan, sedang dan berat.

 

"Kami berharap Pemkab Gresik dapat menginisiasi kolaborasi dengan perusahaan serta civitas akademika untuk mengatasi gempa di Kepulauan Bawean. Selain itu juga membuat master plan dan menyusun skala prioritas dan membentuk tim atau satuan tugas khusus yang intensif untuk berkoordinasi di lapangan," ucap Dirjen Iwan dalam siaran pers yang diterima oleh InfoPublik pada Senin (8/4/2024).

 

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyampaikan harapannya agar koordinasi ini dapat membantu karena akibat dari gempa ini yang tergolong besar bagi masyarakat seperti rumah- rumah mengalami kerusakan dan kondisi psikologis masyarakat lantaran belum pernah dirasakan masyarakat sebelumnya.

 

"Gempa ini belum pernah terjadi di Bawean tapi dari data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diketahui bahwa sekitar 70 tahun lalu Pulau Bawean pernah mengalami kondisi gempa. Kami merasa prihatin dan semoga dengan koordinasi ini dapat menemukan titik terang dan dapat membantu percepatan rehabilitasi pasca gempa di Pulau Bawean," harapnya.

 

Laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman bahwa gempa susulan terjadi hingga 450 kali. Adapun permasalahan utama yang dihadapi di Pulau Bawean ini  antara lain kondisi bangunan hunian yang mengalami rusak ringan, sedang dan rusak berat.