Pemerintah Melalui Kementerian Luar Negeri Berkomitmen Nyata Dalam Mencegah Kerja Paksa Dan Perdagangan Orang


 

Pemerintah Melalui Kementerian Luar Negeri Berkomitmen Nyata Dalam Mencegah Kerja Paksa Dan Perdagangan Orang

 

 

Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mengakhiri praktik perdagangan manusia dan kerja paksa melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 dan berbagai instrumen hukum terkait lainnya.

 

Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dengan munculnya kasus baru seperti forced scamming. Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya edukasi dan pencegahan secara luas, tetapi masih banyak WNI yang terjebak dalam lowongan kerja berisiko di Asia Tenggara.

 

Mendasar dari hal tersebut, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di bawah naungan Kementerian Luar Negeri, bersama Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (Yayasan IJMI), menggelar Seminar Nasional “Bersatu untuk Keadilan: Akhiri Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa” pada 27 Maret 2024.

 

Tujuan seminar ini adalah guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia dan kerja paksa, termasuk bentuk-bentuk baru seperti online scam, membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memerangi perdagangan manusia dan kerja paksa, merumuskan langkah-langkah konkret dan solusi inovatif untuk menanggulangi perdagangan manusia dan kerja paksa.

 

Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang mendalam dan membangun kesadaran bersama mengenai isu kerja paksa dan perdagangan orang, serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi masalah ini.

 

Berbagai pemangku kepentingan dan tokoh yang bergerak dalam upaya penghapusan perdagangan manusia di Indonesia turut menghadiri acara seminar ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'

Gambar
  Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'     Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi telah menetapkan nama Bandara IKN yakni Nusantara Airport. Budi mengatakan Nusantara Airport akan mulai berfungsi pada 1 Agustus 2024.   "Jadi kalau lapangan terbang kita akan siapkan tanggal 1 Agustus sudah berfungsi, Bandara Nusantara. Kemarin Pak Presiden sudah menetapkan namanya Nusantara Airport," kata Budi.   Budi mengatakan pihaknya juga akan menyediakan fasilitas kereta api tanpa rel. Nantinya, kereta api tanpa rel itu akan mengelilingi IKN sepanjang 7 kilometer.   "Lalu saya diminta mengoordinasikan penggunaan mobil-mobil IVY, baik yang komersial maupun yang individu, kami sudah menghubungi beberapa pihak," ujarnya.   Kemudian, kata Budi, pihaknya juga akan memberikan wisata kepada masyarakat. Budi menuturkan pemerintah akan melibatkan pihak-pihak swasta di Teluk Balikpapan.   Bagaimana menurut kamu...
Baca selengkapnya

Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN

Gambar
  Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN     Perusahaan milik Jusuf Kalla, yakni Kalla Group turut andil dalam pembangunan IKN Nusantara. Bentuk dukungan Kalla Group memenuhi kebutuhan proyek IKN melalui suplai bahan baku material.   "Kalla Group memberikan dukungan ke IKN lewat material. Itu karena rata-rata di Kalimantan Timur khususnya IKN itu materialnya dari Sulawesi. Seperti dari Makassar, Palu, untuk mendukung pembangunan di sana (IKN)," kata Direktur Kalla Construction, Kamaluddin.   Kamaluddin menjelaskan bahan baku material yang dimaksud, yakni aspal, beton, bata ringan, hingga aspal campuran. Material tersebut disuplai ke IKN melalui beberapa unit usaha Kalla Group.   "Itu disalurkan ke IKN melalui PT Bumi Sarana Utama pemasok aspal yang dikenal dengan Kalla aspal. Lalu, PT Bumi Sarana Beton yang dikenal dengan Kalla beton. Kemudian, ada perusahaan konstruksi sendiri yang bergerak di bidang supplier aspal campuran itu PT Bumi Ka...
Baca selengkapnya

PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI

Gambar
  PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI     Ketua MPR RI mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Kementan dalam mengatasi berbagai masalah terkait ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan memberikan penambahan bantuan alokasi subsidi pupuk untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun.   Pupuk, menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi saat ini. Karena itu, dia menilai kebijakan Kementan menambahkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk bagi para petani   sudah tepat.   Terima kasih pemerintah karena telah memperhatikan Petani. Semoga produktivitas petani semakin meningkat.
Baca selengkapnya