Soal Hak Angket, PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Tak Ditarik dalam Konflik Politik
Soal Hak Angket, PP Muhammadiyah Minta
Masyarakat Tak Ditarik dalam Konflik Politik
PP Muhammadiyah meminta elite politik tidak
menarik masyarakat dalam konflik politik yang tengah terjadi setelah pemilu
presiden dan wakil presiden (pilpres).
"Elite politik hendaknya tidak menyeret
masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat
kekuasaan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam
keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.
Abdul menyoroti fenomena hak angket atas
dugaan kecurangan saat pemilu yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Menurut dia, hak angket ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh
anggota legislatif dan sah secara undang-undang.
Meski demikian, dia berharap hak angket ini
jangan dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan
kontra terhadap hasil pemilu. "Masyarakat tidak seharusnya risau dengan
dinamika politik di DPR," tuturnya.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah dinilai turut
berperan membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas masyarakat saat dan
setelah pemilu.
"PP Muhammadiyah ini adalah organisasi
kemasyarakatan yang bernapaskan Islam dan memiliki peran yang sangat penting
untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat," kata Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto
saat mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28
Februari 2024.
Menurut Hadi, organisasi keagamaan seperti PP
Muhammadiyah memiliki pengaruh banyak bagi masyarakat, terutama yang beragama
Islam.Pengaruh itu, lanjut Hadi, bisa untuk menyampaikan narasi perdamaian saat
masa pemilihan umum. Hal tersebut dapat berpengaruh dalam memperkecil konflik
antarpendukung peserta Pemilu.
"Sebelum pemilu juga peran PP
Muhammadiyah dalam menjaga kondisi aman dan damai itu terus berlangsung dan
seperti itu saja sudah sangat mendukung situasi damai," kata Hadi.
Komentar
Posting Komentar