Sinergitas Kemenkes gandeng Polri dan PP Muhammadiyah guna atasi krisis kesehatan

 

Sinergitas Kemenkes gandeng Polri dan PP Muhammadiyah guna atasi krisis kesehatan

 

Kementerian Kesehatan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Lembaga Resiliensi Bencana Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam penanggulangan krisis kesehatan.

 

“Kerja sama itu meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, peningkatan dan pemanfaatan kapasitas SDM, penguatan manajemen, pelayanan kesehatan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana terkait penanggulangan krisis kesehatan,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam pernyataan diterima di Jakarta, Kamis.

 

Ia mengatakan pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran bahwa sektor kesehatan di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

 

Oleh karena itu, Kemenkes melakukan transformasi sistem kesehatan, salah satunya pilar ketiga Sistem Ketahanan Kesehatan.

 

Dalam upaya mencapai target sistem kesehatan yang tangguh, Kemenkes menjalin kerja sama lintas sektor dan sejumlah mitra dari organisasi masyarakat.

 

Ia mengatakan hal itu pada kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan peluncuran Pedoman Rumah Sakit Aman Bencana (Safe Hospital) di Bandung, Selasa (26/3).

 

Menurut dia, Indonesia negara rawan bencana, baik bencana alam maupun non-alam.

 

Setiap bencana, ujarnya, Indonesia memiliki penanganan yang berbeda sehingga evaluasi perlu terus dilakukan.

 

Dia menilai, masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi dan pembelajaran tentang apa yang harus dilakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana atau krisis.

 

“Misal kalau ada banjir atau gempa, masyarakat tahu harus apa. Bukan berarti menakut-nakuti tapi lebih kepada masyarakat bisa mengantisipasi dan menyiapkan diri,” kata dia.

 

Saat krisis atau bencana, dia mengatakan, rumah sakit menjadi tulang punggung untuk mengurangi atau meminimalkan angka kesakitan dan kematian.

 

Untuk menjalankan peran tersebut, kata dia, rumah sakit harus tetap aman, berfungsi, serta dapat diakses pada situasi bencana atau disebut sebagai rumah sakit aman bencana.

 

Kemenkes berharap, semua rumah sakit di Indonesia memiliki standar keamanan yang tinggi.

 

Sekjen Kunta Wibawa mencontohkan rumah sakit harus mempunyai sarana dan prasarana yang bagus dengan bangunan yang harus dapat bertahan saat menghadapi bencana.

 

“Tapi yang penting adalah SDM dan manajemen rumah sakit. Kalau ada bencana harus bagaimana, kalau banyak masyarakat yang sakit berbondong-bondong ke rumah sakit, bagaimana cara mengelolanya,” kata dia.

 

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Sumarjaya mengatakan sistem kegawatdaruratan di Indonesia sudah berjalan, tetapi tetap membutuhkan pedoman sehingga rumah sakit lebih siap melaksanakan tugas dan peran saat terjadi kebencanaan.

 

“Dengan adanya Pedoman Rumah Sakit Aman Bencana, diharapkan implementasinya di lapangan dapat lebih terarah serta terstandar,” kata dia.