Pemerintah Gencarkan Pompanisasi Untuk Lahan Tadah Hujan Sebagai Langkah Konkret Cegah Dampak El Nino

 

Pemerintah Gencarkan Pompanisasi Untuk Lahan Tadah Hujan Sebagai Langkah Konkret Cegah Dampak El Nino

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memasifkan pompanisasi pada lahan tadah hujan di sejumlah wilayah di tanah air. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan dampak dari El Nino sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan pers, Selasa (19/02/2024), di Komplek Istana Kepresidenan, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) terkait kebijakan pangan dan beras, yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

 

“Karena ada El Nino yang berkepanjangan, khusus Pulau Jawa kita rencana 500 ribu hektare kita daerah-daerah upland, daerah-daerah tadah hujan, kita akan melakukan pompanisasi seluas 500 ribu hektare Pulau Jawa, kemudian 500 ribu hektare di luar Jawa,” ujar Amran.

 

Untuk merealisasikan kebijakan ini, lanjut Amran, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,8 triliun.

 

“Anggarannya adalah ABT (anggaran biaya tambahan), itu Rp5,8 triliun,” ujarnya.

 

Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas pangan, pemerintah juga akan menyiapkan benih bibit gratis yang akan dibagikan bagi para petani di tanah air.

 

“Kita akan menyiapkan benih bibit unggul untuk petani dan itu gratis, seluas kurang lebih 2 juta hektare untuk padi, dan 2 juta hektare untuk jagung. Alhamdulillah produksi jagung saat ini sudah naik, bahkan menurut BPS, surplus bulan Januari, Februari, Maret, 1 juta ton dibanding tahun sebelumnya,” ujar Mentan.

 

Terkait realisasi kebijakan penambahan kuantum pupuk tahun 2024 dari sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, Amran menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera mengeluarkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

 

“Pupuk kuantumnya tahun ini, 2024, yaitu 4,7 juta ton, kemudian dinaikkan menjadi dua kali lipat 9,55 juta ton. Itu arahan Bapak Presiden. Dalam waktu dekat DIPA-nya keluar, sesuai kesepakatan kita dan Menteri Keuangan akan keluarkan DIPA dalam waktu dekat,” tandasnya.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan usulan untuk perpanjangan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium. Kebijakan ini diambil untuk mendukung ketersediaan stok beras di berbagai wilayah di tanah air.

 

“Badan Pangan Nasional tadi juga menyampaikan kepada Pak Presiden agar relaksasi harga beras premium yang sebelumnya Rp13.900 ke Rp14.900 kita minta izin dan disetujui untuk diperpanjang 1 bulan, ini supaya stok yang ada di market terutama di modern market dan outlet-outlet itu terjaga ya,” ujar Arief.

 

Sebelumnya, Bapanas telah memutuskan untuk menerapkan relaksasi HET beras premium. Kebijakan ini diberlakukan sementara mulai 10 Maret hingga 23 Maret 2024.