Pembangunan Proyek Strategis Nasional PIK-BSD cs Dibiayai Swasta, Tak Pakai APBN


 

Pembangunan Proyek Strategis Nasional PIK-BSD cs Dibiayai Swasta, Tak Pakai APBN

 

 

Pemerintah baru saja mencanangkan 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024. Kemenko Perekonomian menjelaskan proyek-proyek ini bakal murni dibiayai swasta alias tanpa APBN.

 

Dalam keterangan resmi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan 14 PSN ini akan menjadi akselerasi penyediaan infrastruktur untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

 

Proyek ini juga digadang-gadang mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Belasan PSN baru ini disetujui dalam Rapat Internal yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri para Menteri terkait di Istana Negara pada Senin 18 Maret kemarin.

 

"Keseluruhan PSN baru yang disetujui, semua pembiayaannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN," kata Haryo Limanseto dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

 

Persetujuan 14 PSN ini diberikan untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, mendukung pengembangan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan kementerian sektor.

 

PSN yang ditetapkan tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.

 

"Cakupan PSN juga tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan," jelas Haryo Limanseto.

 

Haryo juga menjelaskan pengajuan usulan belasan PSN ini harus didukung dengan beberapa hal yang diurus lintas kementerian. Mulai dari Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi.

 

Hal tersebut selanjutnya akan dilakukan evaluasi dengan sejumlah kriteria dasar, kriteria strategis, maupun kriteria operasional. Evaluasi dilakukan langsung oleh Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

 

"Hasil evaluasi ini yang kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengadah KPPIP sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden," beber Haryo Limanseto.

 

Dalam pengajuan PSN, seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN/BUMD juga memungkinkan untuk mengusulkan PSN baru dan memperlihatkan bahwa pemberian status PSN telah mendapatkan kajian lengkap semua aspek dari seluruh stakeholder.

 

Adapun pengembangan 14 PSN baru tersebut dilakukan di sejumlah daerah yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

 

Mencakup pengembangan di berbagai sektor, 14 PSN baru tersebut terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.

 

Berikut ini daftar lengkapnya:

 

1. Pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept

2. Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang

3. Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur

4. Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah

5. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang

6. Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara

7. Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara

8. Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara

9. Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Water Front

10. Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah

11. Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD)

12. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau

13. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara

14. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'

Gambar
  Menhub: Nama Bandara IKN 'Nusantara Airport'     Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi telah menetapkan nama Bandara IKN yakni Nusantara Airport. Budi mengatakan Nusantara Airport akan mulai berfungsi pada 1 Agustus 2024.   "Jadi kalau lapangan terbang kita akan siapkan tanggal 1 Agustus sudah berfungsi, Bandara Nusantara. Kemarin Pak Presiden sudah menetapkan namanya Nusantara Airport," kata Budi.   Budi mengatakan pihaknya juga akan menyediakan fasilitas kereta api tanpa rel. Nantinya, kereta api tanpa rel itu akan mengelilingi IKN sepanjang 7 kilometer.   "Lalu saya diminta mengoordinasikan penggunaan mobil-mobil IVY, baik yang komersial maupun yang individu, kami sudah menghubungi beberapa pihak," ujarnya.   Kemudian, kata Budi, pihaknya juga akan memberikan wisata kepada masyarakat. Budi menuturkan pemerintah akan melibatkan pihak-pihak swasta di Teluk Balikpapan.   Bagaimana menurut kamu...
Baca selengkapnya

Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN

Gambar
  Kalla Group Buka Opsi Investasi di IKN     Perusahaan milik Jusuf Kalla, yakni Kalla Group turut andil dalam pembangunan IKN Nusantara. Bentuk dukungan Kalla Group memenuhi kebutuhan proyek IKN melalui suplai bahan baku material.   "Kalla Group memberikan dukungan ke IKN lewat material. Itu karena rata-rata di Kalimantan Timur khususnya IKN itu materialnya dari Sulawesi. Seperti dari Makassar, Palu, untuk mendukung pembangunan di sana (IKN)," kata Direktur Kalla Construction, Kamaluddin.   Kamaluddin menjelaskan bahan baku material yang dimaksud, yakni aspal, beton, bata ringan, hingga aspal campuran. Material tersebut disuplai ke IKN melalui beberapa unit usaha Kalla Group.   "Itu disalurkan ke IKN melalui PT Bumi Sarana Utama pemasok aspal yang dikenal dengan Kalla aspal. Lalu, PT Bumi Sarana Beton yang dikenal dengan Kalla beton. Kemudian, ada perusahaan konstruksi sendiri yang bergerak di bidang supplier aspal campuran itu PT Bumi Ka...
Baca selengkapnya

PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI

Gambar
  PEMERINTAH MELALUI KEMENTAN KEMBALI TINGKATKAN ALOKASI BANTUAN SUBSIDI PUPUK BAGI PETANI     Ketua MPR RI mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Kementan dalam mengatasi berbagai masalah terkait ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan memberikan penambahan bantuan alokasi subsidi pupuk untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun.   Pupuk, menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi saat ini. Karena itu, dia menilai kebijakan Kementan menambahkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk bagi para petani   sudah tepat.   Terima kasih pemerintah karena telah memperhatikan Petani. Semoga produktivitas petani semakin meningkat.
Baca selengkapnya