Menteri ATR/BPN Bantu Kepastian Legalitas Kebun Sawit Petani

 

Menteri ATR/BPN Bantu Kepastian Legalitas Kebun Sawit Petani

 

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung penuh program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui awak media usai mengikuti Rapat Pimpinan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, terkait Penyelesaian Permasalahan Sawit Rakyat, di Istana Negara pada Selasa (27/02/2024).

 

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program PSR adalah banyaknya lahan sawit rakyat yang belum memiliki legalitas. Padahal, unsur legalitas itulah yang menjadi salah satu syarat utama untuk masyarakat bisa mengikuti program PSR. Sehubungan dengan itu, Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penyertipikatan tanah petani calon peserta program PSR.

 

“Yang jelas dari Kementerian ATR/BPN, kami selalu siap memberikan support kalau memang sudah clean and clear, (pastikan, red) sudah aman dari kawasan hutan atau tidak ada status HGU (Hak Guna Usaha, red) yang bermasalah di kemudian hari,” tutur Menteri AHY sebagaiman dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN.

 

Program PSR itu sendiri merupakan program Kementerian Pertanian yang membantu petani untuk memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya dengan kelapa sawit yang lebih unggul dan berkualitas. Selain itu juga membantu mengurangi risiko adanya pembukaan lahan ilegal (penggunaan lahan areal perhutanan).

 

Melalui rapat ini, seluruh pihak terkait menyepakati untuk mencari terobosan yang dapat menyukseskan program ke depannya. Hal ini dilakukan mengingat tingginya peningkatan potensi ekonomi masyarakat para petani sawit.

 

“Kalau itu (PSR, red) sukses, maka bukan hanya peningkatan kesejahteraan bagi para petani dan juga keluarganya, tetapi juga secara ekonomi akan signifikan bagi negara,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.