Energi Watch Sebut Pembatasan BBM Bersubsidi Berdasarkan Data Penerima, Bukan Kategori Kendaraan

 

Energi Watch Sebut Pembatasan BBM Bersubsidi Berdasarkan Data Penerima, Bukan Kategori Kendaraan

 

 

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arrangga mengatakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar memang perlu dilakukan untuk mendorong penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran. Namun mekanismenya harus berbasis data penerima, bukan dengan sistem kategorisasi kendaraan.

 

“Mekanisme kategorisasi kendaraan kurang ideal karena masih ada celah yang berpotensi membuat penyaluran subsidinya tidak tepat sasaran,” kata Daymas kepada Tempo, Selasa, 12 Maret 2024. “Kelas menengah yang akan paling terdampak.”

 

Daymas menuturkan, pendataan pembeli BBM bersubsidi telah dilakukan menggunakan aplikasi MyPertamina. Pemerintah pun, menurutnya, seharusnya sudah memiliki data masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM.

 

“Walaupun kemungkinan datanya masih perlu dievaluasi lagi, kita harus segera mulai. Setelah itu baru tahap penyempuraan,” kata dia.

 

Oleh karena itu, Daymas mengatakan pemerintah harus segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024. Sebab, Perpres yang berisi tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak itu yang bakal menjadi landasan hukum pengimplementasian kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi.

 

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan revisi Perpes 191 ditargetkan rampung tahun ini. Namuun, Arifin tidak merinci kapan detail waktunya.

 

Ia hanya mengatakan, revisi Perpres 191 dilakukan agar penyaluran subsidi BBM bisa tepat sasaran. Jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi. 

 

"Nanti ada kategori kendaraan kelas mana yang boleh pakai solar, pakai pertalite. Umumnya yang dikasih, untuk kendaraan yang mengangkut bahan pangan, bahan pokok, angkutan umum," kata Arifin ketika ditemui di Komplek Kementerian ESDM, Jumat, 8 Maret 2024.